Efisiensi Anggaran Mulai Makan Korban, Pengusaha Hotel Keluhkan Pendapatan Anjlok hingga Harus PHK Karyawan

  • Bagikan
Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga

FAJAR.CO.ID — Kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto mulai makan korban. Efisiensi anggaran berdampak pada tingkat hunian hotel. Pengusaha hotel mengeluhkan pendapatan anjlok hingga harus mengambil kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK karyawan.

Anjloknya tingkat hunian hotel antara lain dikeluhkan oleh anggota dan pengurus Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel). Tingkat hunian atau okupansi yang turun, terjadi pada seluruh hotel.

“Udah sangat dan sangat berdampak. Gak enak aja saya mau nangis ini untuk menceritakan apa adanya gitu loh,” kata Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga saat ditemui di Balai Kota Makassar, Senin (10/3/2025).

Anggiat memberi ilustrasi. Saat ini lobi hotel ternama di Makassar, Claro Hotel sudah sepi.

“Teman-teman wartawan lihat lobinya Claro. Sangat berdampak sekali karena terlanjur established pasar pemerintah untuk Makassar itu memberi kontribusi antara 40-50 persen,” jelasnya.

Ketika dilakukan efisiensi, pasar tersebut hilang. Sehingga sulit mencari gantinya.

“Karena 40-50 persen kan besar sekali. Tidak bisa dengan sim salabim langsung ada subtitusi pengganti. Tidak mungkin,” terangnya.

Imbasnya, okupansi hotel yang anjlok, kata Anggiat membuat sejumlah hotel melakukan pemutusan hubungan kerja. Hampir seluruh hotel di Sulsel melakukannya.

“Hampir semua hotel. Hampir semua. Sebut aja hotel apa. Sebut hotelnya. Hampir semua,” imbuhnya.

Anggiat membahasakan pemutusan hubungan kerja itu sebagai dirumahkan. Ketika pendapatan stabil, maka akan kembali dipanggil.

“Kita minta komitmen kepada semua karyawan. Kalau nanti kondisi udah mulai stabil, orang yang pertama atau tiba-tiba ada event. Misal kita butuh, kita panggil,” ucapnya.

“Itu komitmen-komitmen moral obligasi kepada teman-teman karyawan yang kita rumahkan dulu. Ini bukan PHK. Kita rumahkan dululah sambil menunggu kondisi stabil. Kalau udah kondisi stabil, kita panggil lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin kondisi tersebut membuat pemerintah dilema. Di sisi lain efisiensi merupakan instruksi pusat.

“Kita harus mampu menyiasati. Perintah maupun sektor swasta ini harus mampu berpikir ekstra seperti apa kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang instruksi tetap dijalankan, industri perkembangan juga tetap tumbuh,” ucapnya setelah bertemu dengan Anggiat siang tadi.

Di dalam pertemuannya dengan pengusaha hotel, ia mengaku akan memaksimalkan acara komunitas-komunitas. Agar digelar di hotel.

“Ini yang tadi kita bicarakan, bagaimana kita memaksimalisasi oleh komunitas-komunitas maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang punya jaring-jaring nasional, kayak begitu,” terangnya. (Arya/Fajar)

  • Bagikan