FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Pro kontra terus terjadi seiring sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Loyalis capres 03 Ganjar Pranowo, Jhon Sitorus menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi layak dihadirkan di sidang MK.
Jhon Sitorus menganggap Jokowi paling bertanggung jawab atas kisruh dan dugaan kecurangan pemilu. Dia pun memberikan komentar tajam terkait sidang sengketa Pilpres yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam pernyataannya, Jhon Sitorus menegaskan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas rusaknya demokrasi adalah Presiden Jokowi.
“Orang yang paling bertanggungjawab dengan rusaknya Demokrasi hari ini adalah Jokowi,” ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @Miduk17 (4/4/2024).
Menurut Jhon Sitorus, Presiden Jokowi harus dipanggil ke MK untuk menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai berbagai isu yang mencuat selama sidang sengketa Pilpres.
Ia menyoroti beberapa hal, seperti pemaksaaan anaknya menjadi calon Wakil Presiden hingga dugaan nepotisme.
Bukan hanya itu, kata Jhon, penyalahgunaan bantuan sosial yang ugal-ugalan, upaya cawe-cawe, kampanye dari menteri-menteri, penyalahgunaan APBN, serta keterlibatan Penjabat Gubernur yang terkait juga perlu jadi sorotan.
“Sehingga Jokowi harus dipanggil ke MK untuk menjelaskan sejelas-jelasnya,” Jhon menuturkan.
Dijelaskan Jhon, MK memiliki marwah yang lebih tinggi dari Presiden karena menguji semua proses ketatanegaraan.
“MK itu marwahnya lebih tinggi dari Presiden,” sebutnya.
Jhon Sitorus juga menyoroti pentingnya keberanian Hakim MK dalam menjalankan tugasnya.
Ia menilai, keberanian Hakim MK untuk mewujudkan kedaulatan MK sebagai lembaga konstitusi menjadi hal yang dipertaruhkan.
“MK dalam kedudukannya sebagai lembaga negara setara utk melakukan fungsi checks and balances,” bebernya.
Sidang sengketa Pilpres di MK terus berlanjut dengan berbagai pernyataan dan komentar dari berbagai pihak terkait.
“Ini soal keberanian saja, apakah hakim MK mampu mewujudkan kedaulatan MK sebagai lembaga konstitusi,” tandasnya.
Komentar tajam Jhon Sitorus ini menambah kompleksitas sidang yang tengah berlangsung.
“Atau malah lebih mengutamakan pertimbangan gengsi karena Presiden adl kepala negara?,” kuncinya. (Muhsin/fajar)
