FAJAR.CO.ID – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar menyebut memasuki tahun politik, persoalan HAM seringkali menjadi jualan kampanye politikus menuju pemilu. Ia meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap politikus tersebut.
Haris menyebut politikus bisa berbicara semua persoalan akan memberikan tanggapan. Dari pemilu ke pemilu ia melihat para politikus berbicara omong kosong.
“Janji pasti, setelah ke pilih omongannya itu tidak dipenuhi. Habis itu ditinggalkan, kelakuannya begitu saja jadi penting untuk masyarakat komplen persoalan politisi hari ini karena itulah yang kalian pilih makanya dapat kayak gitu,” ujarnya kepada FAJAR, saat ditemui di Rumata’ Artspace, kemarin.
Pengamat Politik UINAM, Firdaus Muhammad, menyebut kasus HAM menjadi salah satu isu yang sering menjadi jualan politik. Sejumlah kasus HAM yang mandek dijanjikan diusut tapi minim eksekusi.
“Isu itu memang menjual karena terkait kemanusiaan. Publik sangat berharap ada figur yang peduli HAM, justru disitulah dibutuhkan adanya komitmen,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan publik butuh sosok yang peduli persoalan HAM dan itikad mewujudkannya. Publik seringkali dijanjikan tapi hasilnya nihil sehingga sulit meyakinkan publik.
“Ya masyarakat sulit diyakinkan, apalagi kalau figur itu tidak memiliki jejak peduli HAM sebelumnya,” bebernya.
Sementara, Pengamat Politik Unhas, Adi Suryadi Culla, mengatakan mendekati tahun politik berbagai macam isu cenderung di eksplotasi oleh para politikus yang akan berhadapan dengan kontestasi politik.
“Salah satu isu yang seksi untuk menarik simpati publik itu biasanya bersentuhan langsung realitas hidup masyarakat itu isu HAM. Paling sering dieksploitasi baik kandidat maupun partai politik saat kampaye untuk pencitraan,” bebernya.
Adi Culla menyebut isu HAM yang umumnya sering dijadikan bahan kampanye di antaranya hak pendidikan, kekerasan terhadap anak maupun berkaitan gender. Ia meminta masyarakat harus lebih berhati-hari dan selektif dalam menyikapi isu HAM yang dipolitisasi itu tidak baik.
“Harusnya tidak dipolitisasi karena ada instrumen lain ke penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan HAM,” ujarnya. (fajar)
